Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan

PENYEBAB INFLASI DI INDONESIA

Krisis moneter yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan terjadinya imported inflation sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia.
Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara. Dengan demikian, maka pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter saja, yang umumnya bersifat jangka pendek, tetapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor riil, yaitu dengan target utama mengeliminasi hambatan-hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional..
Banyak study mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya term of trade; utang luar negeri; dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.
Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang, sering disebut dengan structural bottlenecks. Strucktural bottleneck terutama terjadi dalam tiga hal, yaitu :
1. Supply dari sektor pertanian (pangan) tidak elastis. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi supply dari sector pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.
2. Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat dari pendapatan
ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor. Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku; input antara; maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya demonstration effect yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan supply barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.
3. Pengeluaran pemerintah terbatas. Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkan dibutuhkannya pinjaman dari luar negeri ataupun mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (printing of money).
Dengan adanya structural bottlenecks ini, dapat memperparah inflasi di Negara berkembang dalam jangka panjang, oleh karenanya fenomena inflasi di negara-negara yang sedang berkembang kadangkala menjadi suatu fenomena jangka panjang, yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek.
Berbeda dengan kaum monetaris yang memandang inflasi sebagai fenomena moneter, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sektor moneter akibat dari ekspansi jumlah uang beredar, kaum neo-structuralist menekankan pada struktur sektor keuangan. Dasar pemikiran kaum neo-structuralist ini adalah pengaruh uang terhadap perekonomian terutama ditransmisikan dari supply side atau produksi. Menurut pemikiran kaum neo-structuralist, uang merupakan salah satu faktor penentu investasi dan produksi. Bila jumlah uang yang tersedia untuk investasi melimpah, menyebabkan harga uang (suku bunga) akan murah, maka volume investasi akan meningkat. Dengan meningkatnya volume investasi, volume produksi juga akan meningkat. Sehingga, penawaran barang meningkat, yang pada gilirannya akan menekan tingkat inflasi. Dengan dasar pemikiran yang seperti ini, timbul pendapat bahwa deregulasi di sektor finansial dan peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi seraya menekan inflasi.
Kaum strukturalis berpendapat, bahwa selain harga komoditi pangan, penyebab utama terjadinya inflasi di negara-negara berkembang adalah akibat inflasi dari luar negeri (imported inflation). Hal ini disebabkan antara lain oleh harga barang-barang impor yang meningkat di daerah asalnya, atau terjadinya devaluasi atau depresiasi mata uang di negara pengimpor. Menurut kesimpulan dari penelitian M.N. Dalal dan G. Schachter (1988), bila kontribusi impor terhadap pembentukan output domestik sangat besar, yang artinya sifat barang impor tersebut sangat penting terhadap price behaviour di negara importir, maka kenaikan harga barang impor akan menyebabkan tekanan inflasi di dalam negeri yang cukup besar. Selain itu, semakin rendah derajat kompetisi yang dimiliki oleh barang impor (price inelastic) terhadap produk dalam negeri, akan semakin besar pula dampak perubahan harga barang impor tersebut terhadap inflasi domestik.
Sumber
http://www.blogcatalog.com/blog/jurnal-akuntansi

INDONESIA PEMENANG DARI KRISIS EKONOMI GLOBAL

JAKARTA - Krisis ekonomi global yang terjadi sekarang ini nampaknya merupakan sebuah proses dalam mencari 'keseimbangan baru' di dunia. Dan sebagai sebuah proses pasti ada yang unggul (winners) dan ada juga yang malah meredup (loosers).

Menurut ekonom dari UBS Investment Research, Andrew Cates dalam laporan terbaru 'Tectonic Economics', negara-negara yang ekonominya melaju dengan cepat, akan menjadi winners akan membantu untuk terwujudnya keseimbangan baru tersebut.

"Negara-negara yang tengah maju dengan pesat dan memiliki perekonomian yang besar seperti China, Brazil atau Indonesia mempunyai potensi struktural untuk membantu menyeimbangkan perekonomian global. Begitu juga dengan Jepang," kata Andrew dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/2/2010).

Dalam laporannya tersebut, ia membuat indeks yang mengidentifikasi negara-negara 'Pemenang' (winners) dan negara-negara yang 'Kalah' (losers) dari keseimbangan baru tersebut. Ini bukan hanya menggambarkan re-distribusi pertumbuhan dalam ekonomi dunia, tetapi juga di mana ekuitas dan nilai tukar yang nyata berada.

"Yang termasuk dalam kategori negara-negara Pemenang adalah China, India, dan Indonesia yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia, bersama dengan Filipina dan Malaysia. Dari Amerika Latin, Brazil, Meksiko dan Argentina juga berkerja dengan baik," imbuh dia.

Sementara itu yang masuk dalam kategori 'kalah' adalah negara-negara di Eropa Timur dan Barat dengan Jerman sebagai pengecualian.

Dia juga menyimpulkan bahwa nilai tukar yang tidak konsisten bukan penyebab utama dari ketidakseimbangan ekonomi dunia. Akan tetapi, pertumbuhan produktivitas diferensial, demografi, insentif tabungan dan investasi serta ketidakpastian merupakan sumber permasalahannya.

Akan tetapi keseimbangan, jika hal ini terjadi, akan menuntut biaya. Merosotnya permintaan di Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara di Eropa( Barat dan Timur), tidak dapat dihindari akan menyebar tempat lain. Keseimbangan, dengan segala kemungkinan, akan didampingi dengan pertumbuhan ekonomi global moderat di sepuluh tahun kedepan.

sumber

http://economy.okezone.com/read/2010/02/26/320/307361/indonesia-pemenang-dari-krisis-ekonomi-global