menixco's blogs..

Sejarah Akuntansi Internasional

Akuntansi Dan Bisnis Internasional

1. Pendahuluan
Beberapa waktu yang lalu, akuntansi memperlihatkan kemampuannya untuk menarik perhatian publik melalui akuntansi dan pengukuran sumber daya manusia, pelaporan dan audit atas tanggungjawab sosial berbagai organisasi. Saat ini akuntansi beroperasi antara lain dalam lingkungan perilaku, sektor publik dan Internasional.
Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal-pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Akuntansi telah meluas ke dalam area konsultasi manajemen dan melibatkan lebih besar porsi teknologi informasi dalam sistem dan prosedurnya. Dengan demikian akuntansi jelas tanggap terhadap stimulus lingkungan.
Menurut Choi dan Muller (1998; 1) bahwa ada tiga kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi internasional kedalam dimensi internasional yang terus tumbuh, yaitu (1) faktor lingkungan, (2) Internasionalisasi dari disiplin akuntansi, dan (3) Internasionalisasi dari profesi akuntansi. Ketiga faktor tersebut dalam perjalanan/perkembangan akuntansi sangat berperan dan menentukan arah dari teori akuntansi yang selama bertahun-tahun dan dekade banyak para ahli mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan teori akuntansi dan ternyata mengalami kegagalan dan hal tersebut menyebabkan terjadinya evolusi dari ”theorizing” ke “conceptualizing”.

2. Perkembangan Akuntansi Internasional
Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.
Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Berikut ini karakteristik era ekonomi global:
a. Bisnis internasional.
b. Hilangnya batasan-batasan antar negara era ekonomi global sering sulit untuk mengindentifikasi negara asal suatu produk atau perusahaan, hal ini terjadi pada perusahaan multinasional.
c. Ketergantungan pada perdagangan internasional.




2.1. Sudut Pandang Sejarah
Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) di Italia pada abad ke 14 dan 15. Sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping), dianggap awal penciptaan akuntansi.
Akuntansi modern dimulai sejak double entry accounting ditemukan dan digunakan didalam kegiatan bisnis yaitu sistem pencatatan berganda (double entry bookkeeping) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli (th 1447). Luca Pacioli lahir di Italia tahun 1447, dia bukan akuntan tetapi pendeta yang ahli matematika, dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Italia. Lucalah orang yang pertama sekali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul : Summa the arithmetica geometria proportioni et proportionalita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luca namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Hal ini diakui sendiri oleh Luca (Radebaugh, 1998) “Pacioli did not claim that his ideas were original, just that he was the one who was trying to organize and publish them. He objective was to publish a popular book that could be used by all, following the influence of the venetian businessmen rather than bankers”.
Praktek bisnis dengan metode venetian yang menjadi acuan Luca menulis buku tersebut telah menjadi metode yang diadopsi tidak hanya di Italia namun hampir disemua negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Inggris.
Luca memperkenalkan 3 (tiga ) catatan penting yang harus dilakukan:
a. Buku Memorandum, adalah buku catatan mengenai seluruh informasi transaksi bisnis.
b. Jurnal, dimana transaksi yang informasinya telah disimpan dalam buku memorandum kemudian dicatat dalam jurnal.
c. Buku Besar, adalah suatu buku yang merangkum jurnal diatas. Buku besar merupakan centre of the accounting system (Raddebaugh, 1996).
Perkembangan sistem akuntansi ini didorong oleh pertumbuhan perdagangan internasional di Italia Utara selama masa akhir abad pertengahan dan keinginan pemerintah untuk menemukan cara dalam mengenakan pajak terhadap transaksi komersial.
“Pembukuan ala Italia“ kemudian beralih ke Jermanuntuk membantu para pedagang zaman Fugger dan kelompok Hanseatik. Pada saat bersamaan filsuf bisnis Belanda mempertajam cara menghitung pendapatan periodic dan pemerintah Perancis menerapkan keseluruhan sistem dalam perencanaan dan akuntabilitas pemerintah.
Tahun 1850-an double entry bookkeeping mencapai Kepulauan Inggris yang menyebabkan tumbuhnya masyarakat akuntansi dan profesi akuntansi publik yang terorganisasi di Skotlandia dan Inggris tahun 1870-an. Praktik akuntansi Inggris menyebar ke seluruh Amerika Utara dan seluruh wilayah persemakmuran Inggris. Selain itu model akuntansi Belanda diekspor antara lain ke Indonesia. Sistem akuntansi Perancis di Polinesia dan wilayah-wilayah Afrika dibawah pemerintahan Perancis. Kerangka pelaporan sistem Jerman berpengaruh di Jepang, Swedia, dan Kekaisaran Rusia.
Paruh Pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian Akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh Akuntansi semakin terasa di Dunia Barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional.

3. Perbedaan Sistem Akuntansi
Pada dasarnya akuntansi itu sama yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keaungan, kinerja dan perubahan posisi keaungan kepada pihak yang berkepentingan. Namun, di samping persamaan pengertian tersebut, akuntansi juga mempunyai perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan yang timbul disebabkan oleh: pertumbuhan ekonomi, inflasi, sistem politik, pendidikan, profesi akuntan, peraturan perpajakan, pasar uang dan modal.

3.1. Harmonisasi Standar Akuntansi
Harmonisasi sejak lama keliru diasosiasikan dengan standardisasi secara penuh. Ini sebenarnya berbeda dari standardisasi. Wilson menyajikan perbedaan yang bermanfaat berikut “Istilah harmonisasi sebagai kebalikan dari standardisasi memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas berbagai sudut pandang yang berbeda”. Istilah ini lebih bersifat sebagai pendekatan praktis dan mendamaikan daripada standardisasi, terutama jika standardisasi berarti prosedur-prosedur yang dimiliki oleh satu negara hendaknya ditetapkan oleh semua negara yang lain.
Harmonisasi menjadi suatu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar dapat diartikan dan dipahami secara internasional.

4. Evolusi Dan Peran Bisnis Internasional
Evolusi dan perkembangan bisnis internasional dapat dijabarkan menjadi empat tahap yaitu :
a. Zaman Pra Industrialisasi
Zaman pra industri ditandai dengan terjadinya sistem merkantilisme yang disertai dengan alasan dominasi politik serta penjajahan yang terjadi pada abad ke-16 sampai abad ke-17.
b. Zaman Industrialisasi
Pada akhir abad 18 sampai dengan abad 20 perkembangan teknologi industri dan transportasi meningkatkan arus barang dan jasa. Pada masa ini perkembangan bisnis sangatlah berkembang pesat.
c. Zaman Setelah Perang Dunia II
Pada masa ini stabilitas politik dunia mulai tertata rapi. Pertumbuhan bisnis internasional bertumbuh pesat. Permintaan barang dan jasa diimbangi dengan kemampuan produksi.
d. Era Multinasional
Pada masa ini aspek internasional fungsi-fungsi perusahaan semakin penting. Volume transaksi perusahaan internasional menjadi penyangga utama bagi ekonomi suatu negara.

5. Aspek Akuntansi Dalam Bisnis Internasional
Dalam rangka bisnis internasional, perusahaan harus menyediakan informasi keungannya. Oleh karena itu, perusahaan akan menemui berbagai kendala misalnya perbedaan bahasa, mata uang dan standar akuntansi keuangan. Peran ahli akuntansi keuangan yang memahami berbagai bahasa, mata uang asing dan standar akuntansi internasional sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

6. Bidang Akuntansi Internasional
Akuntansi internasional meliputi dua aspek bahasan utama yaitu deskripsi dan pembandingan akuntansi dan dimensi akuntansi atas transaksi internasional. Pada aspek yang pertama, akuntansi internasional membahas gambaran standar akuntansi dan praktek akuntansi pada berbagai negara serta membandingkan standar dan praktek tersebut pada masing-masing negara yang dibahas. Selain itu, aspek akuntansi internasional juga membahas mengenai pelaporan keuangan, valuta asing, perpajakan, audit internasional serta manajemen untuk bisnis internasional.

7. Faktor Lingkungan Yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Akuntansi
Choi et. al (1998; 36) menjelaskan sejumlah faktor lingkungan yang diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap pengembangan akuntansi, antara lain :
a. Sistem Hukum
Kodifikasi standar-standar dan prosedur-prosedur akuntansi kelihatannya alami dan cocok dalam negara-negara yang menganut code law. Sebaliknya, pembentukan kebijakan akuntansi yang non legalistis oleh organisasi-organisasi professional yang berkecimpung dalam sektor swasta lebih sesuai dengan sistem yang berlaku di negara-negara hukum umum (common law).
b. Sistem Politik
Sistem politik yang ada pada suatu negara pun ikut mewarnai akuntansi, karena sistem politik tersebut “mengimpor” dan “mengekspor” standar-standar dan praktik-praktik akuntansi.
c. Sifat Kepemilikan Bisnis
Kepemilikan publik yang besar atas saham-saham perusahaan menyiratkan prinsip-prinsip pelaporan dan pengungkapan akuntansi keuangan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya didominasi oleh keluarga atau bank.
d. Perbedaan Besaran dan Kompleksitas Perusahaan-Perusahaan Bisnis
Perusahaan konglomerasi besar yang beroperasi dalam lini bisnis yang sangat beragam membutuhkan teknik-teknik pelaporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan kecil yang menghasilkan produk tunggal. Perusahaan-perusahaan multinasional juga membuthkan sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi perusahaan-perusahaan domestik.
e. Iklim Sosial
Iklim sosial turut memberikan sumbangan dalam pengembangan akuntansi di berbagai belahan dunia.


f. Tingkat Kompetensi Manajemen Bisnis Dan Komunitas Keuangan
Kompetensi atau kemampuan manajemen bisnis dan pengguna dari output akuntansi akan sangat menentukan perkembangan akuntansi.
g. Tingkat Campur Tangan Bisnis Legislatif
Regulasi mengenai perpajakan mungkin memerlukan prinsip-prinsip akuntansi tertentu.
h. Ada Legislasi Akuntansi tertentu
Dalam beberapa kasus, terdapat peraturan legislative khusus untuk aturan-aturan dan teknik-teknik akuntansi tertentu.
i. Kecepatan Inovasi Bisnis
Semula, kegiatan merger dan akuisisi tidak diperhitungkan secara akuntansi, namun karena penggabungan bisnis yang begitu popular di eropa memaksa akuntansi turut berkembang untuk memenuhi kebutuhan dari mereka yang berkepentingan.
j. Tahap pembangunan Ekonomi
Negara yang masih mengandalkan ekonomi pertanian membutuhkan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda dengan negara industri maju.
k. Pola pertumbuhan Ekonomi
Kondisi perekonomian yang stabil mendorong peningkatan persaingan memperebutkan pasar-pasar yang ada sehingga memerlukan suatu pola akuntansi yang stabil dan akan jauh berbeda pada negara yang kondisinya sedang mengalami perang berkepanjangan.
l. Status Pendidikan dan Organisasi Profesional
Karena ketiadaan profesionalisme akuntansi yang terorganisir dan sumber otoritas akuntansi local suatu negara, standar-standar dari area lain atau negara lain mungkin digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

8. Kesimpulan
Akuntansi saat ini menyediakan informasi bagi pasar modal-pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Akuntansi telah meluas ke dalam area konsultasi manajemen dan melibatkan lebih besar porsi teknologi informasi dalam sistem dan prosedurnya. Dengan demikian akuntansi jelas tanggap terhadap stimulus lingkungan. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.
Diposkan oleh Dedy Suarjaya di 19:15

Pengertian Auditing
Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang reabilitias dari pernyataan seseorang.
Beberapa pengertian Auditing yang diberikan oleh beberapa sarjana dibidang akuntansi antara lain:
• Konrath (2005:5) mendefinisikan auditing sebagai
“suatu proses sistematis untuk secar objectif mendapatkan dan engevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan criteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
• Alvin A. Arens, Mark Beaslev, (2003,11)
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.
• Whittington, O.Ray dan Kurt Panny, (2001:5)
“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statement. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents,observing of assets, making inquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statement provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited.”
Ada beberapa hal yang penting dari pengertian tersebut yang perlu dibahas.
Pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas. Catatan-catatan pembukuan terdiri dari buku harian (Buku Kas/Bank, Buku Penjualan, Buku Pembelian, Buku Serba Serbi),buku besar dan sub buku besar.
Kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan public berpedoman pada Standar Professional Akuntan Publik (di USA : generally accepted auditing standards), menaati Kode Etik IAI dan Aturan Etika IAI Kompertamen Akuntan Publik serta mematuhi Standar Pengendalian Mutu.
Ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independent, yaitu akuntan public.
Keempat, tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.
AUDITING DAN ASERSI MANAJEMEN
Asersi adalah representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan. Asersi laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Existence atau occurance: apakah semua harta, hutang dan ekuitas yang tercantum di neraca betul-betul ada, dan atau apakah semua transaksi yang dipresentasikan dalam laporan laba-rugi betul-betul terjadi??
2. Completeness : apakah ada harta, hutang, dan ekuitas ataub transaksi yang dihilangkan dari laporan keuangan?
3. Rights and Obligation : apakah harta yang tercantum di neraca dimilki perusahaan, dan apakah kewajiban yang tercantum di neraca merupakan kewajiban perusahaan pertanggal neraca?
4. Valuation atau allocation : apakah harta, hutang atau ekuitas dinilai dengan tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan apakah saldo-saldo sudah dialokasikan secara wajar antara neraca dan laba rugi.
5. Presentasi and disclosure; Apakah pengklasifikasian seperti current versus noncurrent assets and liabilities, dan operating versus nonoperating revenues and axpenses, sudah direfleksikan secara tepat dilaporkan keuangan, dan apakah pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sudah memadai agar laporan keuangan itu tidak misleading (menyesatkan).
Tugas auditor adalah untuk menentukan apakah representasi (asersi) tersebut betu-betul wajar ; maksudnya untuk meyakinkan “tingkat ketertarikan antara asersi tersebut dengan criteria yang ditetapkan”. Untuk tujuan pelaporan keuangan, yang dimaksudkan dengan criteria yang ditetapkan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), seperti yang terdapat dalam Statement of Financial Accounting Standards (SFAAs), Accounting Principles Board Opinion (APBOs),Accounting Research Bulletins (ARBs) dan sumber-sumber lainnya.
Perbedaan Auditing dengan Akuntansi
Auditing mempunyai sifat analitis, karena akuntan public memulai pemeriksaanya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokan dengan neraca saldo (trial balance), buku besar (general ledger), buku harian (special journal), bukti-bukti pembukuan (document) dan sub buku besar (sub-ledger). Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan,buku harian, buku besar dan sub buku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan sedangkan Auditing dilakukan oleh akuntan public (khususnya financial audit) dengan berpedoman pada Standar Akuntan Publik, Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.
TAHAPAN-TAHAPAN AUDIT :
1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk mebicarakan :
- Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya
- Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain
- Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut
- Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan computer
- Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal)
4. KAP melakukan audit field work (pemeriksaan lapangan)
5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan Management Letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya.
JENIS-JENIS AUDIT
1. General Audit (Pemeriksaan Umum)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bias memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)
Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

PROFESI AKUNTAN DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN
Di Indonesia, pemakaian gelar akuntan, samapai saat ini dilindungi oleh Undang-Undang Pemakaian Gelar Akuntan tahun 1954. Mereka yang berhak memakai gelar Akuntan adalah lulusan Fakultas Ekonomi Negeri jurusan Akuntansi, lulusan STAN dan lulusan Fakultas Ekonomi swasta jurusan Akuntansi yang telah lulus ujian Negara dan UNA dasar serta UNA profesi.
Untuk bisa memperoleh izin praktek sebagai Akuntan public, seorang Akuntan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan Departemen Keuangan, antara lain : berpengalaman di KAP minimal 3 tahun setara 4000 jam, mempunyai beberapa orang staff, memepunyai kantor yang cukup representative dan lain-lain. Mulai tahun 1998, untuk memperoleh izin praktek terlebih dahulu harus lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), yang diselenggarakan atas kerjasama IAI dan Departemen Keuangan.
Seorang akuntan yang mempunyai nomor register bisa memilih profesi sebagai :
• Akuntan Publik (External Auditor):dengan memiliki KAP atau bekerja di KAP
• Pemeriksaan Intern (Internal Auditor): dengan bekerja di Bagian Pemeriksaan Intern (Internal Audit Department)suatu perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang biasanya akan disebut Satuan Pengawas Intern (SPI).
• Auditor Pemerintahan (Government Auditor): dengan bekerja di BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), atau Inspektorat disuatu Departemen Pemerintahan.
• Financial Accountant: dengan bekerja dibagian akuntansi keuangan suatu perusahaan
• Cost Accountant: dengan bekerja dibagian akuntansi biaya suatu perusahaan
• Management Accountant: dengan bekerja dibagian akuntansi manajemen suatu perusahaan
• Tax Accountant: dengan bekerja dibagian perpajakan suatu perusahaan atau Direktorat Jenderal Pajak
• Akuntan Pendidik: dengan bekerja sebagai dosen baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

SEPULUH STANDAR AUDITING MENURUT PSA NO. 01 (SA seksi 150)
Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit
c. Standar Pelaporan
1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan audit harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
Rumusan kode etik saat ini sebagian besar merupakan rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres ke-6 Ikatan Akuntansi Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik Akuntan Indonesia tanggal 15 juni 1994 di Hotel Daichi Jakarta serta hasil pembahasan Sidang Komite Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung.
Saat itu pernyataan Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari 8 Bab (11 pasal) dan 6 pernyataan etika profesi. Pernyataan tersebut adalah:
1. Pernyataan etika profesi Nomor 1 tentang INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI
2. Pernyataan etika profesi Nomor 2 tentang KECAKAPAN PROFESIONAL
3. Pernyataan etika profesi Nomor 3 tentang PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA KLIEN
4. Pernyataan etika profesi Nomor 4 tentang IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
5. Pernyataan etika profesi Nomor 5 tentang KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK
6. Pernyataan etika profesi Nomor 6 tentang PERPINDAHAN STAFF/PARTNER DARI SATU KANTOR AKUNTAN KE KANTOR AKUNTAN LAIN.
Etika profesi (tanggung jawab) secara terus-menerus telah dipusatkan pada tingkat masing-masing praktisi. Sumber-sumber otentik pada tingkatan tersebut terkandung dalam norma pemeriksaan akuntan, kode etik profesi Ikatan Akuntan Publik Amerika, surat-surat edaran tentang tanggung jawab di bidang praktek-praktek perpajakan, surat-surat edaran mengenai norma di bidang jasa konsultasi manajemen dan surat-surat edaran mengenai norma pengendalian kualitas.
• Norma umum dan kode etik
Tiga norma pemeriksaan umum (latihan atau training, bebas atau independence, kemahiran jabatan dengan seksama atau profesional care) adaalh bersifat pribadi dan hal tersebut berhubungan dengan persyaratan sebagai pemeriksa serta kualitas pekerjaannya. Kode etik profesi terdiri dari konsep, aturan-aturan, dan penafsiran.
• Pengendalian Pemeriksaan
Pengendalian pemeriksaan meliputi :
1. Perencanaan dan pengawasan
2. Pengendalian kualitas
• Siklus akuntansi
Umumnya dijumapai kesulita-kesulitan untuk mengenali kelemahan-kelemahan pengendalian intern dalam suatu siklus tertentu. Kesulitan tersebut umumnya akibat dari fakta :
1. Tidak mempunyai suatu pengertian mengenai berbagai dokumen asli dan buku catatan akuntansi dan bagaimana mereka menghubungkan satu dengan lainnya dalam suatu sistem akuntansi.
2. Tidak mengetahui secara rinci jenis-jenis pengendalian akuntansi intern apa terhadap dokumen-dokumen asli dan buku catatan akuntansi yang ada
• Pertimbangan-pertimbangan lain
1. Diperlukan komunikasi mengenai kelemahan-kelamahan yang cukup penting
2. Laporan atas pengendalian intern dapat berupa :
a. Pendapat yang terpisah atas Pengendalian Intern
b. Laporan dibuat sebagai bagian suatu pemeriksaan laporan keuangan
c. Laporan didasarkan atas pedoman yang ditentukan oleh instansi/agen yang berfungsi sebagai pengatur
d. Laporan dengan tujuan khusus
3. Dampak dari suatu Fungsi Pemeriksaan Intern












DAFTAR PUSTAKA




Agoes Sukrisno, Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik,edisi ketiga, Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
Ichwan M, Auditing, Yogyakarta: Liberty, 1987.
www.Google.com

nama-nama kelompok:
1. Ayu Fitri Adiyanti 20207185
2. Dewi Novi Handayani 20207307
3. Lukman Santoso 20207671
4. Louise Oksiana.B 20207666
5. Lucia Utami 20207667
6. Marrenda Patra A.H 20207694
7. Menixco 20207709
8. Tiara Rachman P 21207097
9. Tika Nurmalasari 21207100

Metode Alokasi Biaya Bersama

Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari empat metode dibawah ini :
1.Metode Nilai Jual Relatif.
Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut.
Rumus :

2.Metode Satuan Fisik.
Metode ini mencoba menentukan harga produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk.
Rumus :

3.Metode Rata-rata Biaya Per-Satuan.
Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan.
Rumus :

4.Metode Rata-rata Tertimbang.
Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru pakai sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk , waktu yang dikomsumsi dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai angka penimbang adalah harga jual produk maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif.(Mulyadi, 1993, 360)
Rumus :

Pengertian Produk Bersama, Produk Sekutu, dan Produk Sampingan

Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama atau serempak dengan menggunakan suatu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang sama dan masukan (input) tersebut tidak dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu (R.A. Supriyono, 1997, 238).
Produk bersama (Joint-product) adalah dua produk atau lebih yang diproduksi lebih secara serentak dengan serangkaian proses dengan proses gabungan. (Mulyadi, 1993, 358)
Produk sekutu adalah satu atau beberapa produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama.(Mulyadi, 1993, 359).
Produk sekutu (Co-product) adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama, tetapi tidak dari proses pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. (R.A. Supriyono, 1997, 238).
Produk sampingan adalah satu atau beberapa produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang mempunyai nilai lebih besar. (Matz, Acdolph and Usry, Milton, 1995, 132).
Produk sampingan (By-product) adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya. (Simangunsong, 1994, 107)

2.1.1Pengertian Biaya

Pengartian biaya dalam buku akuntansi biaya adalah : “Objek dari kagiatan akuntansi biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang di ukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu ”. (Mulyadi, 1993, 8).
Pengertian biaya dalam buku harga pokok I adalah : “Biaya yaitu pengorbanan yang secara ekonomis tidak dapat di hindarkan untuk memproduksi barang’’. (Soemita Adikoesoemah, 1982, 72).
Dari definisi tersebut yang termasuk pengorbanan sumber daya ekonomis di bedakan berdasarkan :
Pengorbanan yang telah terjadi.
Pengorbanan yang mempunyai kemungkinan akan terjadi.
Pengertian dari pengorbanan itu sendiri dalam Teori Ilmu Biaya dan Neraca yaitu : “Pengorbanan-pengorbanan yang tidak dapat di hindarkan dan dapat di duga terlebih dahulu untuk tidak semuanya di anggap sehingga biaya, pengorbanan-pengorbanan ini hanya dapat di angap sebagai biaya-biaya jika hubungannya antara pangorbanan dan proses produksi dapat di tetapkan berapa besarnya pengorbanan-pengorbanan yang dapat di bedakan pada proses produksi”. (Soemita Adi koesoemah, 1977, 22).
Pengorbanan yang merupakan biaya yang di angap sebagai harga pokok yang di bebankan dalam kalkulasi harga pokok produksi sebagai berikut :
1.Pemakaian bahan mentah .
2.Pemakaian bahan mentah yang telah terjadi .
3.Pemakaian upah tenaga kerja.
4.Pemeliharaan mesin.

Dari pengertian-pengertian biaya tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa biaya adalah nilai dari kekayaan perusahaan (nilai pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk masa yang akan datang) atau sesuatu pengorbanan untuk mendapatkan suatu yang bermanfaat.

Jenis Sistem Komersial

Turnkey System. Sistem Turnkey benar-benar selesai dan diuji sistem yang siap untuk implementasi. Ini sering tujuan umum sistem atau sistem disesuaikan untuk industri tertentu. Sistem Turnkey biasanya dijual modul program hanya sebagai dikompilasi, dan pengguna memiliki kemampuan terbatas untuk menyesuaikan mereka dengan kebutuhan khusus mereka. Beberapa sistem turnkey memiliki pilihan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan input, output dan beberapa mengolah melalui pilihan menu. vendor turnkey Sistem lain akan menjual pelanggan mereka kode sumber jika perubahan program yang diinginkan. Untuk biaya, pengguna atau vendor kemudian dapat menyesuaikan sistem dengan memprogram ulang kode sumber asli. Beberapa contoh dari sistem turnkey dijelaskan berikutnya.

Sistem Akuntansi Umum. Sistem akuntansi umum dirancang untuk melayani berbagai kebutuhan pengguna. Oleh massa-menghasilkan sistem standar, vendor dapat mengurangi biaya unit sistem ini sebagian kecil dari biaya pembangunan di-rumah. Powerfull sistem semacam ini dapat diperoleh untuk di bawah $ 2000.
Untuk memberikan fleksibilitas sebanyak mungkin, sistem akuntansi umum dirancang dalam modul. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membeli modul yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka. modul umum termasuk piutang usaha, proses penggajian, pengendalian persediaan, buku besar, laporan keuangan, dan aset tetap.

Tujuan Sistem Khusus. Beberapa vendor perangkat lunak menciptakan sistem khusus tujuan yang dipilih target segmen ekonomi. Misalnya, bidang medis, industri perbankan, dan instansi pemerintah memiliki prosedur akuntansi yang unik, aturan, dan konvensi bahwa sistem akuntansi umum bertujuan untuk berurusan dengan prosedur industri-spesifik.

Sistem Otomatisasi Kantor. Sistem otomatisasi kantor adalah sistem komputer yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja kantoran. Contoh sistem otomatisasi kantor termasuk paket pengolah kata, sistem database manajemen, program spreadsheet, dan sistem desktop publishing.

Backbone sistem. Backbone sistem menyediakan struktur sistem dasar untuk membangun. Backbone sistem datang dengan semua proses utama modul diprogram. Vendor desain dan program user interface sesuai dengan kebutuhan klien. Beberapa sistem seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) menawarkan array yang luas dari modul untuk menangani hampir setiap proses bisnis yang mungkin, dan semua yang dihubungkan mulus ke dalam sistem tunggal. Dengan memilih modul-modul yang sesuai, pelanggan dapat menciptakan sebuah sistem yang sangat disesuaikan. Menyesuaikan sebuah sysem komersial, bagaimanapun, adalah mahal dan memakan waktu. Sebuah sistem ERP berfungsi penuh biasanya memakan waktu 18 hingga 24 bulan untuk menginstal dan biaya mana saja dari $ 10 juta sampai $ 100 juta.

Pendukung – Sistem Vendor. Vendor sistem yang didukung adalah hibrida dari sistem adat dan perangkat lunak komersial. Dalam pendekatan ini, vendor mengembangkan (dan memelihara) sistem kustom untuk klien. Sistem itu sendiri adalah produk custom, tapi layanan pengembangan sistem secara komersial disediakan. Opsi ini sangat populer dalam perawatan kesehatan dan industri jasa hukum. Sejak vendor berfungsi sebagai staf pembangunan di-rumah organisasi sistem, organisasi klien harus bergantung pada vendor untuk pemrograman kustom diberikan dan on-site pemeliharaan sistem. Sebagian besar sistem masing-masing klien dapat dikembangkan dari awal, tetapi dengan menggunakan pendekatan berorientasi obyek, vendor dapat menghasilkan modul umum yang dapat digunakan kembali dalam sistem klien yang lain. Pendekatan ini membantu mengurangi biaya pengembangan dibebankan pada perusahaan klien.

Partisipan dalam pengembangan sistem bisa diklasifikasikan kedalam empat (4) grup besar: professional sistem, pengguna akhir, pemegang saham, akuntan / auditor.
1.Professional sistem adalah orang yang menganalisa sistem, insinyur sistem, dan programmer. Mereka yang membangun sebuah sistem. Mereka yang menemukan masalah yang terdapat pada sistem lama, menganalisanya, dan memformulasikan solusi untuk memecahkan masalah. Produk yang mereka usahakan adalah sistem yang baru.
2.Pengguna akhir adalah mereka yang memiliki sistem yang dibangun. Ada banyak pengguna dalam tiap tingkatan di dalam organisasi. Termasuk manajer, orang operasional, akuntan, dan internal auditor. Dalam beberapa organisasi sangat sulit menemukan orang yang bukan pengguna. Dalam pengembangan sistem, professional sistem bekerja dengan pengguna utama untuk memperoleh pengertian dari masalah penggunaan dan menyelesaikan pernyataan yang mereka butuhkan.
3.Pemegang saham adalah mereka yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki ketertarikan dengan sistem, namun bukan pengguna akhir. Termasuk akuntan, internal dan eksternal auditor, dan pengaturan komisi internal yang mengawasi pengembangan sistem.
4.Akuntan / auditor adalah professional yang menunjukkan pengendalian, akuntansi, dan menerbitkan laporan audit untuk pengembangan sistem. Keterlibatan ini termasuk internal auditor, terutama IS auditor. Namun, standar professional dan batas etika keterlibatan tiap tingkatan dalam beberapa instansi, dan sekaligus melarang keterlibatan langsung dari eksternal auditor. Keterlibatan mereka berada dalam memberikan pedoman umum dan masukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi
Nama 
 : Menixco
Tempat & Tanggal Lahir
 : Jakarta, 20 Desember 1989
Agama
 : Kristen
Alamat rumah
 : Jl. Cendrawasih raya no.9a Cengkareng Jakarta Barat 11730
Nomor telepon
 :
 
   08129656467 (mobilephone)
e-mail
 : menixco@yahoo.com
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it




Riwayat Pendidikan
2007 - : Universitas Gunadarma, Depok, Jurusan Akuntansi.
2000 - 2005 : SMAN 33 Jakarta .
1993 - 1999 : SDN 18 PG, Jakarta.

Training dan Kursus Lainnya
Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 , Universitas Gunadarma, Depok Februari 2010.
Workshop, Minishop Management, Merchandising & Inventory, Universitas Gunadarma, Depok Mei 2009
Super Career Program, Unlocking Your Power Within, Universitas Gunadarma, Depok April 2008
Inherent, Diseminasi Prototipe Sistem Repository, Universitas Gunadarma, Depok Desember 2007

Kemampuan
MS Office (MS Word, MS Excel, MS Visio, MS Visual Basic).
Adobe Photoshop.
Internet
Kemampuan Akuntansi dan Administrasi (Accounting & Administration Skills) Journal printing & Calculation, Ledger, Project Data Updating, Teller, Salary Calculation, Petty Cash Payroll & Calculation, Inventory Controls)
Sistem Perpajakan

Pengalaman Bekerja
Menjadi penesehat saham di Bursa Efek Indonesia, 2008

BAB IV
PEMBAHASAN


4.1Data Perusahaan

Pada bulan Agustus 2005, CV SATRIA ANGKARA memproduksi dari beberapa jenis bahan baku yang sama dan menghasilkan 2 jenis produk, yaitu:
1.3000 unit seragam untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pria.
2.2500 unit seragam untuk Pakaian Pegawai Departemen Kehakiman (Pria).
Dalam pembuatan seragam PDH Polisi dan Kehakiman dapat dibedakan menjadi 2 (dua) penggolongan biaya, yaitu:
a.Biaya bersama yang terdiri dari biaya bahan baku: kain PR 6535 warna coklat tua, kain puring dan biaya overhead pabrik: benang jahit (bahan penolong), benang obras (bahan penolong), biaya listrik, biaya telepon. Karena seluruhnya digunakan dalam pembuatan seragam PDH Polisi dan Kehakiman.
b.Bukan biaya bersama yang terdiri dari biaya bahan baku: kain PR 6535 warna coklat muda karena hanya digunakan dalam pembuatan seragam PDH Polisi (baju) saja, biaya tenaga kerja langsung yang dapat ditelusuri langsung biaya penggunaannya ke produk, biaya overhead pabrik: retsleting,kancing (19mm), kancing hak, label produksi, klam untuk packing (seluruhnya termasuk bahan penolong) karena dapat ditelusuri langsung biaya penggunaannya ke produk.

4.1.1Data Biaya Produksi

Dalam bulan Agustus 2005, data biaya dan produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi produk-produk yang dipesan sebagai berikut:
1.Produk Seragam PDH Polisi
* Biaya-biaya yang dikeluarkan :
a.Biaya Bahan Baku :
Kain PR 6535 warna coklat muda sebanyak 3750 meter.
(1 unit seragam membutuhkan 1,25 meter untuk baju)
3750 meter x @ Rp. 20.000 = Rp. 75.000.000
Kain PR 6535 warna coklat tua sebanyak 4500 meter.
(1 unit seragam membutuhkan 1,50 meter untuk celana)
4500 meter x @ Rp. 20.000 = Rp. 90.000.000
Kain puring warna coklat sebanyak 750 meter.
(1 unit seragam membutuhkan ¼ meter)
750 meter x @ Rp. 8.000 = Rp. 6.000.000 +
Jumlah biaya bahan baku Rp.171.000.000

b.Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Pesanan Seragam PDH Polisi diselesaikan dalam waktu 75 hari oleh 40 orang dengan tarif upah per orang Rp 8.000/unit. Maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk produk seragam PDH Polisi adalah:
Rp. 8.000 x 3000 unit = Rp. 24.000.000

c.Biaya Overhead Pabrik :
* Biaya Bahan Penolong :
Retsleting 3000 unit @ Rp. 500 = Rp. 1.500.000
Kancing (19mm, 20 buah) x 3000 unit @ Rp. 125= Rp. 7.500.000
Kancing hak 3000 unit @ Rp. 400 = Rp. 1.200.000
Label produksi 3000 unit @ Rp. 200 = Rp. 600.000
Klam untuk packing 3000 unit @ Rp. 275 = Rp. 825.000
Benang jahit Rp. 1.000.000
Benang obras Rp. 1.300.000
* Biaya Listrik Rp. 500.000
* Biaya Telepon Rp 100.000 +
Jumlah biaya overhead pabrik Rp. 14.525.000

d.Biaya Transportasi Rp. 50.000
Biaya produksi yang terjadi untuk pesanan tersebut adalah :
Biaya Bahan Baku Rp. 171.000.000
Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 24.000.000
Biaya Overhead Pabrik :
Biaya Bahan Penolong Rp. 13.925.000
Biaya Listrik Rp. 500.000
Biaya Telepon Rp. 100.000
Biaya Transportasi Rp. 50.000 +
Total Biaya Produksi Rp. 209.575.000

2.Produk Seragam Pegawai Departemen Kehakiman
Biaya-biaya yang dikeluarkan:
a.Biaya Bahan Baku:
Kain PR 6535 warna coklat tua sebanyak 6875 meter
(1 unit membutuhkan 2,75 meter untuk baju & celana)
6875 meter x @ Rp. 20.000 = Rp. 137.500.000
Kain puring warna coklat sebanyak 625 meter
(1 unit membutuhkan ¼ meter)
625 meter x @ Rp. 8.000 = Rp. 5.000.000 +
Jumlah biaya bahan baku Rp. 142.500.000


b.Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Pesanan Seragam Pegawai Departemen Kehakiman diselesaikan dalam waktu 70 hari oleh 36 orang dengan tarif upah per orang Rp 7.000/unit. Maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk produk Seragam Pegawai Departemen Kehakiman adalah:
Rp. 7.000 x 2500 unit = Rp. 17.500.000

c. Biaya Biaya Overhead Pabrik :
* Bahan Penolong :
- Retsleting 2500 unit @ Rp. 500 = Rp. 1.250.000
- Kancing (19mm,14 buah) x 2500 unit @ Rp. 125 = Rp. 1.250.000
- Kancing hak 2500 unit @ Rp. 400 = Rp. 1.000.000
- Label produksi 2500 unit @ Rp. 200 = Rp. 500.000
- Klam untuk packing 2500 unit @ Rp. 275 = Rp. 687.500
- Benang jahit = Rp. 1.000.000
- Benang obras = Rp. 1.100.000
* Biaya Listrik = Rp. 400.000 +
Jumlah biaya overhead pabrik Rp. 10.312.500

d. Biaya Transportasi = Rp. 40.000
Biaya produksi yang terjadi untuk pesanan tersebut adalah :
Biaya Bahan Baku Rp. 142.500.000
Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp. 17.500.000
Biaya Overhead Pabrik :
Biaya Bahan Penolong Rp. 9.912.500
Biaya Listrik Rp. 400.000
Biaya Transportasi Rp. 40.000 +
Total Biaya Produksi Rp. 170.352.500

4.1.2Penentuan Harga Jual

Berdasarkan data biaya produksi diatas CV SATRIA ANGKARA mengharapkan laba sebesar 10% dari harga pokok produksi, maka harga jual untuk kedua jenis produk diatas adalah:
1.Produk Seragam PDH Polisi
Harga pokok produksi Rp. 209.575.000 : 3000 unit = Rp . 69.858
Laba 10% = Rp. 6.985,8 +
Harga Jual Rp. 76.843,8/unit
Produk Seragam Pegawai Departemen Kehakiman
Harga pokok produksi Rp. 170.352.500 : 2500 unit = Rp. 68.141
Laba 10 % = Rp. 6.814,1 +
Harga Jual Rp. 74.955,1/unit

4.1.3Alokasi Biaya Bersama

Berdasarkan data produksi dan harga jual yang telah diuraikan diatas maka biaya bersama yang terjadi atas dua jenis produk yang dihasilkan yaitu, seragam PDH polisi dan seragam Pegawai Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut :
1.Biaya Bahan Baku Bersama terdiri dari:
- Kain PR 6535 warna coklat tua
(Rp. 90.000.000 + Rp. 137.500.000) = Rp. 227.500.000
- Kain Puring
(Rp. 6.000.000 + Rp. 5.000.000) = Rp. 11.000.000 +
Jumlah Biaya Bahan Baku Bersama Rp. 238.500.000
2.Biaya Overhead Pabrik terdiri dari:
* BOP Langsung :
a)Benang jahit
(Rp. 1.000.000 + Rp. 1.000.000) = Rp. 2.000.000
b)Benang obras
(Rp. 1.300.000 + Rp. 1.100.000) = Rp. 2.400.000 +
Jumlah BOP Langsung Rp. 4.400.000

* BOP Tidak Langsung :
a)Biaya Listrik
(Rp. 500.000 + Rp. 400.000) = Rp. 900.000
b)BiayaTelepon
(Rp. 100.000) = Rp. 100.000 +
Jumlah BOP Tidak Langsung Rp. 1.000.000

Berdasarkan Data produksi diatas, maka alokasi biaya bersama dengan metode Nilai Jual Relatif untuk kedua produk yang di hasilkan Seragam PDH Polisi dan Seragam Pegawai Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:


Tabel 4.1 Alokasi Biaya Bahan Baku Bersama sebesar Rp. 238.500.000
Produk
Bersama
Jumlah
Produk yang dihasilkan
(1)
Harga
Jual/unit
(2)
Nilai Jual
(3) = (1) x (2)
Nilai Jual
Relatif (4)=
(3) : 417.919.150
Alokasi Biaya Bersama (5) =
238.500.000 x (4)
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman

3000 unit


2500 unit
5500 unit

Rp. 76.843,8


Rp. 74.955,1


Rp. 230.531.400


Rp. 187.387.750
Rp. 417.919.150

55,16 %


44,84 %
100 %

Rp. 131.556.600


Rp. 106.943.400
Rp. 238.500.000



Tabel 4.2 Alokasi Biaya Overhead Pabrik Bersama sebesar Rp. 5.400.000
Produk
Bersama
Jumlah
Produk yang dihasilkan
(1)
Harga
Jual/unit
(2)
Nilai Jual
(3) = (1) x (2)
Nilai Jual
Relatif (4)=
(3) : 417.919.150
Alokasi Biaya Bersama (5) =
5.400.000 x (4)
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman

3000 unit

2500 unit

5500 unit

Rp. 76.843,8

Rp. 74.955,1


Rp. 230.531.400

Rp. 187.387.750

Rp. 417.919.150

55,16 %

44,84 %

100 %

Rp. 2.978.640

Rp. 2.421.360

Rp. 5.400.000

4.2Penentuan Harga Pokok Produk Bersama

Berdasarkan alokasi biaya bersama diatas, dapat ditentukan harga pokok produksi sebagai berikut:
1.Produk Seragam PDH Polisi:
Biaya Bahan Baku + Biaya Bahan Baku (Produk bersama) + Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Tenaga Kerja Langsung (Produk bersama) + Biaya Overhead Pabrik + Biaya Overhead Pabrik (Produk bersama)
= Rp. 75.000.000 + Rp. 131.556.600 + Rp. 24.000.000 + Rp. 0 + Rp. 11.025.000 + Rp. 2.978.640 = Rp. 244.560.240
2.Produk Seragam Pegawai Departemen Kehakiman:
Biaya Bahan Baku + Biaya Bahan Baku (Produk bersama) + Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Tenaga Kerja Langsung (Produk bersama) + Biaya Overhead Pabrik + Biaya Overhead Pabrik (Produk bersama)
= Rp. 0 + Rp. 106.943.400 + Rp. 17.500.000 + Rp. 0 + Rp. 8.212.500 + Rp. 2.421.360 = Rp. 135.077.260

Tabel 4.3 Perbandingan Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead Pabrik
Keterangan
Perusahaan
Penulis
Selisih
Biaya Bahan Baku
Seragam PDh Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman




Rp. 171.000.000


Rp. 142.500.000




Rp. 131.556.600


Rp. 106.943.400




(+) Rp. 39.443.400


(+) Rp. 35.556.600

Biaya Tenaga Kerja Langsung
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept Kehakiman




Rp. 24.000.000


Rp. 17.500.000



Rp. 24.000.000


Rp. 17.500.000



Rp. 0


Rp. 0
Biaya Overhead Pabrik
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman



Rp. 14.525.000


Rp. 10.312.500



Rp. 14.003.640


Rp. 10.633.860



(+) Rp. 521.360


(-) Rp. 321.360


Biaya Bahan Baku: terdapat perbedaan didalam pembebanan biaya bersama. Menurut perhitungan perusahaan, produk seragam PDH Polisi sebesar Rp. 171.000.000 dan produk seragam Pegawai Departemen Kehakiman sebesar Rp. 142.500.000, sedangkan menurut penulis produk seragam PDH Polisi sebesar Rp. 131.556.600 dan produk Pegawai Departemen Kehakiman sebesar Rp. 106.943.400. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya pemakaian kain PR 6535 untuk baju dan celana panjang dengan warna yang berbeda sehingga produk seragam PDH Polisi yang memakai 2 warna kain PR 6535 dibebankan biaya bahan baku lebih besar dari produk seragam Pegawai Departemen Kehakiman yang memakai 1 warna saja dengan dibebani bahan baku lebih kecil.
Biaya Tenaga Kerja Langsung: tidak terdapat perbedaan pembebanan biaya karena biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri ke produk (bukan merupakan biaya bersama). Sehingga perhitungan antara perusahaan dan penulis sama.
Biaya Overhead Pabrik menurut perhitungan perusahaan untuk produk seragam PDH Polisi sebesar Rp. 14.525.000 dan menurut penulis sebesar Rp. 14.003.640. Untuk produk seragam Pegawai Departemen Kehakiman menurut perusahaan sebesar Rp. 10.312.500 dan menurut penulis sebesar Rp. 10.633.860.

Adanya perbedaan ini disebabkan oleh biaya-biaya yang belum diperhitungkan seperti biaya telepon. Setelah mengalokasikan biaya bersama terhadap masing-masing produk diatas akan diketahui harga pokok produksi bersama untuk setiap jenis produk yang dihasilkan sebagai berikut:


Tabel 4.4 Harga Pokok Produksi Bersama
Produk
Bersama
Jumlah
Produk yang dihasilkan
(1)
Harga
Jual/unit
(2)
Nilai Jual
(3) = (1) x (2)
Alokasi Biaya Bersama
(4)
Harga Pokok Produk Bersama
(5) = (4) : (1)
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman

3000 unit

2500 unit

5500 unit

Rp. 76.843,8

Rp. 74.955,1


Rp. 230.531.400

Rp. 187.387.750

Rp. 417.919.150

Rp. 244.560.240

Rp. 135.077.260

Rp. 379.637.500

Rp. 81.520,08

Rp. 54.030,90





4.2.1Penentuan Harga Jual

Dalam menetukan harga jual yang dibebankan terhadap masing-masing produk bersama diatas, dipakai metode Time and Material Pricing yaitu dengan menggunakan cost produk bersama yang dijual ditambah dengan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Maka harga jual untuk produk bersama dihitung sebagai berikut:
1.Seragam PDH Polisi = Biaya produk bersama + (Laba x Biaya produk bersama)
= Rp. 244.560.240 + ( 10 % x Rp. 244.56024 )
= Rp. 244.560.240 + Rp. 2.445.602,4
Harga Jual = Rp. 26.901.626,4
Harga jual / unit = Rp. 26.901.626,4 : 3000 unit
= Rp. 8.967,20/ unit
2.Seragam Pegawai Departemen Kehakiman
= Biaya produk bersama + ( 10 % x Biaya produk bersama)
= Rp. 135.077.260 + ( 10 % x Rp. 135.077.260 )
= Rp. 135.077.260 + Rp. 13507726
Harga Jual = Rp. 148.584.986
Harga jual / unit = Rp. 148.584.986 : 2500 unit
= Rp. 59433.99 / unit

Tabel 4.5 Perbandingan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual
Keterangan
Perusahaan
Penulis
Selisih
Harga Pokok Produksi:
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman




Rp. 69.858

Rp. 68.141




Rp. 81.520,08

Rp. 54.030,90




(+) Rp. 11.662,08

(-) Rp. 14.110,1

Harga Jual:
Seragam PDH Polisi
Seragam Peg. Dept. Kehakiman



Rp 76.843,8

Rp. 74.955,1


Rp. 89.672,08

Rp. 59.433,99


(+) Rp. 12.828,28

(-) Rp. 15.521,11

Untuk produk seragam PDH Polisi harga jual yang ditentukan oleh perusahaan adalah Rp. 76.843,8 per unit, sedangkan menurut konsep biaya bersama harga jualnya adalah Rp. 89.672,08 per unit dengan selisih harga Rp. 12.828,28. Selisih ini disebabkan oleh adanya penambahan harga produk bersama didalam perhitungan harga pokok produksi bersama oleh perusahaan.
Untuk produk seragam Pegawai Departemen Kehakiman harga jual yang ditentukan oleh perusahaan adalah Rp. 74.955,1 per unit, sedangkan menurut konsep biaya bersama harga jualnya adalah Rp. 59.433,99 per unit dengan selisih harga Rp.15.521,11. Selisih ini disebabkan oleh adanya penambahan harga produk bersama didalam perhitungan harga produksi bersama oleh perusahaan.
CV Satria angkara menghasilkan beberapa produk yaitu seragam PDH Polisi, seragam Pegawai Departemen Kehakiman, seragam TNI, seragam Pegawai Negeri, dan sebagainya. Dalam penulisan ini penulis hanya mengambil dua produk yaitu seragam PDH Polisi dan seragam Pegawai Departemen Kehakiman, dimana biaya-biaya produk yang terjadi pada kedua produk tersebut menjadi biaya bersama karena kedua produk tersebut berasal dari perolehan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik yang sama.
Penentuan harga jual produk yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dari yang seharusnya akan merugikan perusahaan. Penentuan harga jual yang terlalu tinggi akan menyebabkan pelanggan berpindah ke pesaing lainnya. Sedangkan penentuan harga jual yang terlalu rendah akan mengurangi profit atau bahkan menimbulkan kerugian. Untuk itu agar penentuan harga jual menjadi wajar, perusahaan bisa menggunakan konsep biaya bersama dengan menggunakan metode-metode yang ada.

BAB II
LANDASAN TEORI


2.1Pengertian Akuntansi Biaya dan Biaya

2.1.1Pengertian Akuntansi Biaya

Akuntansi adalah bidang khusus yang mencatat, menghitung, menganalisa dan mengawasi serta melaporkan pada manajemen tentang biaya produksi. Tujuan pokok akuntansi biaya dapat mencapai tujuan tersebut, biaya yang di keluarkan oleh perusahaan atau terjadi dalam perusahaan harus digolongkan atau di kelompokkan sehingga dapat di tentukan biaya per-unitnya.
Pengertian Akuntansi Biaya : “Proses pencatatan, pengolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya”. (Mulyadi, 1993, 6)
Tiga tujuan pokok proses akuntansi biaya :
1.Penentuan harga pokok persatuan produk.
2.Pengendalian produk.
3.Pengambilan keputusan.
Proses akuntansi biaya dapat di tujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan untuk memenuhi tujuannya, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya dikumpulkan di sajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu atau biaya historis.
2.1.2Pengertian Biaya

Pengartian biaya dalam buku akuntansi biaya adalah : “Objek dari kagiatan akuntansi biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang di ukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu ”. (Mulyadi, 1993, 8).
Pengertian biaya dalam buku harga pokok I adalah : “Biaya yaitu pengorbanan yang secara ekonomis tidak dapat di hindarkan untuk memproduksi barang’’. (Soemita Adikoesoemah, 1982, 72).
Dari definisi tersebut yang termasuk pengorbanan sumber daya ekonomis di bedakan berdasarkan :
Pengorbanan yang telah terjadi.
Pengorbanan yang mempunyai kemungkinan akan terjadi.
Pengertian dari pengorbanan itu sendiri dalam Teori Ilmu Biaya dan Neraca yaitu : “Pengorbanan-pengorbanan yang tidak dapat di hindarkan dan dapat di duga terlebih dahulu untuk tidak semuanya di anggap sehingga biaya, pengorbanan-pengorbanan ini hanya dapat di angap sebagai biaya-biaya jika hubungannya antara pangorbanan dan proses produksi dapat di tetapkan berapa besarnya pengorbanan-pengorbanan yang dapat di bedakan pada proses produksi”. (Soemita Adi koesoemah, 1977, 22).
Pengorbanan yang merupakan biaya yang di angap sebagai harga pokok yang di bebankan dalam kalkulasi harga pokok produksi sebagai berikut :
1.Pemakaian bahan mentah .
2.Pemakaian bahan mentah yang telah terjadi .
3.Pemakaian upah tenaga kerja.
4.Pemeliharaan mesin.

Dari pengertian-pengertian biaya tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa biaya adalah nilai dari kekayaan perusahaan (nilai pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk masa yang akan datang) atau sesuatu pengorbanan untuk mendapatkan suatu yang bermanfaat.

2.2Pengertian Produk Bersama, Produk Sekutu, dan Produk Sampingan

Produk bersama adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama atau serempak dengan menggunakan suatu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang sama dan masukan (input) tersebut tidak dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu (R.A. Supriyono, 1997, 238).
Produk bersama (Joint-product) adalah dua produk atau lebih yang diproduksi lebih secara serentak dengan serangkaian proses dengan proses gabungan. (Mulyadi, 1993, 358)
Produk sekutu adalah satu atau beberapa produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama.(Mulyadi, 1993, 359).
Produk sekutu (Co-product) adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama, tetapi tidak dari proses pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. (R.A. Supriyono, 1997, 238).
Produk sampingan adalah satu atau beberapa produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang mempunyai nilai lebih besar. (Matz, Acdolph and Usry, Milton, 1995, 132).
Produk sampingan (By-product) adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya. (Simangunsong, 1994, 107)
2.3Karakteristik Produk bersama, Produk Sampingan dan Produk Sekutu

Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut :
a.Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi.
b.Harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama.
c.Dalam mengolah produk bersama tertentu produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama.

Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya prduk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama (Main-produk).
a.Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama, tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut.
b.Produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama.

2.4Metode Alokasi Biaya Bersama

Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari empat metode dibawah ini :
1.Metode Nilai Jual Relatif.
Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut.
Rumus :

2.Metode Satuan Fisik.
Metode ini mencoba menentukan harga produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk.
Rumus :

3.Metode Rata-rata Biaya Per-Satuan.
Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan.
Rumus :

4.Metode Rata-rata Tertimbang.
Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru pakai sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk , waktu yang dikomsumsi dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai angka penimbang adalah harga jual produk maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif.(Mulyadi, 1993, 360)
Rumus :


2.5Metode Penentuan Harga Jual

Keputusan manajemen untuk harga jual pada produknya yang profitable dan marketable adalah salah satu kebijaksanaan yang penting dalam manajemen perusahaan. Sedangkan harga jual sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya usaha perusahaan.
Ada 4 metode penentuan harga jual yang umum dipergunakan, yaitu :
1.Gross Margin Pricing.
Metode penentuan harga jual dengan proses margin pricing pada umumya tepat digunakan oleh perusahaan ini tidak membuat sendiri produk yang dijual sehingga tidak banyak aktiva tetap.
Dalam metode ini, penentuan harga jual di lakukan dengan cara menentukan persentase tertentu (mark up ) diatas harga (cost) produk yang dibeli. Penentuan harga jual dengan metode ini penentuannya relatif mudah yaitu dengan menentukan cost barang yang dijual ditambah mark up yang diinginkan perusahaan.
Dirumuskan sebagai berikut :


2.Direct Cost Pricing
Penentuan harga jual dalam metode direct cost pricing didasarkan pada jumlah biaya variabel ditambah dengan persentase laba yang diinginkan. Metode ini umumnya digunakan pada perussahaan yang menjual produknya di pasar persaingan sempurna. Metode ini juga di kenal dengan “Marginal Income Pricing” karena hanya memperhitungkan biaya-biaya yang berhubungan secara proporsional dengan volume/penjualan sehingga menghasilkan marginal income.
Dirumuskan sebagai berikut :



3.Full Cost Pricing
Penentuan harga jual dengan metode ini hampir sama dengan penentuan harga jual dengan direct cost princing. Perbedaannya terletak pada dasar pembebanan costnya kalau dalam direct cost pricing hanya biaya-biaya variabel saja sebagai dasar perhitungan harga jual tetapi dalam metode ini semua jenis biaya dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Jadi semua biaya untuk membuat produk tersebut dihitung dengan ditambah persentase laba yang diinginkan untuk menutup biaya operasi dan laba yang diinginkan.
Dirumuskan sebagai berikut :


4.Time and Material Pricing.
Dalam ini harga jual di tentukan berdasarkan tarif tertentu yang ditentukan dari upah langsung dan tarif lainnya dari bahan baku masing–masing. Tarif ini di jadikan satu di tambah jumlah tertentu dari biaya tak langsung serta laba yang diinginkan. Metode ini digunakan pada perusahaan jasa seperti reparasi mobil, percetakan, konveksi dan juga perusahaan profesional seperti kantor notaris, konsultan dan sebagianya. (Mas’ud Machfoedz,1991, 1252)



2.6Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijaksanaan Harga Jual

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual baik dipandang dari barang yang akan dijual atau pasarnya dan tak kalah pentingnya adalah biaya untuk membuat barang tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual antara lain :
1.Faktor Laba, meliputi :
a.Apakah pengembalian modal sudah mencukupi
b.Berapa laba yang di butuhkan untuk membayar deviden.
c.Berapa laba yang dibutuhkan untuk perluasan (ekspansi)
d.Berapa trend penjualan yang dinginkan.
2.Faktor Produk atau penjualan produk, meliputi :
a.Apakah volume penjualan tersebut betul-betul bisa direalisir.
b.Apakah ada diskriminasi harga.
c.Apakah ada kapasitas menganggur.
d.Apakah harga tersebut logis untuk diterapkan.
3.Faktor biaya dan produk, meliputi :
a.Apakah harga tersebut merupakan harga pertama.
b.Apakah penggunaan modal sudah efektif.
c.Apakah ada biaya bersama karena ada produk campuran
(biayanya menjadi satu untuk lebih dari satu produk).
4.Faktor dari luar perusahaan (konsumen), meliputi :
a.Siapa langganan yang akan dicapai, muda/mudi, orang tua, orang kaya,, orang sederhana dan sebagainya.
b.Apakah produknya di pasar yang homogen atau heterogen.
c.Persaingan tajam atau tidak.
(Mas’ud Machfoedz, 1991, 242)

2.7Biaya Bersama Dan Keputusan Manajemen

Setelah diuraikan diatas dengan berbagai alokasi biaya bersama kepada berbagai macam produk bersama, jelas tampak bahwa dasar yang dipakai untuk alokasi tidak menggambarkan aliran biaya bersama tersebut kedalam tiap-tiap jenis produk. Oleh karena itu tujuan alokasi biaya bersama adalah untuk penghitungan laba, agar dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh perusahaan.

BAB I
PEDAHULUAN


1.1Latar Belakang Masalah
Keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari kemampuaan negara tersebut dalam memupuk dana dan memajukan industrinya.Kinerja pembangunan suatu negara disumbangkan oleh banyak faktor, antara lain : sumber daya alam , sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya sarana dan prasarana dan sunber daya manusia. Diantara sumberdaya-sumberdaya diatas, sumberdaya manusia memiliki fungsi ganda,yaitu sebagai sumberdaya obyek yang dikelola,disisi lain sebagai subyek yang mengelola dan mengendalikan seluruh sumberdaya lainya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada setiap aktivitas ekonomi.
Sumberdaya manusia pada tingkat manajerial memiliki jenjang hirarki kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri,sehingga mereka lebih membutuhkan rangsangan motivasi dalam bentuk immaterial. Sedangkan sumberdaya manusia pada tingkat operational memiliki jenjang kebutuhan yang cenderung pada kebutuhan fisik, sehingga mereka lebih membutuhkan rangsangan motivasi dalam bentuk material. Yaitu berbentuk upah, upah merupakan salah satu bentuk rangsangan material untuk memotivasi kerja sumberdaya manusia pada tingkat operational.
Maka dengan segala kemampuan yang terbatas penulis mengambil judul penulisan ilmiah ini : Evaluasi Efektifas Pengupahaan Terhadap Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Pada CV.SATRIA ANGKARA.

1.2Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya tersebut diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang diantaranya sebagai berikut :
1.Apakah pengupahan pada CV Satria angkara sudah baik dan memadai
2.Apakah upah yang diberikan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan

1.3Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan pengupahan ,sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis hanya membatasi pada masalah apakah pemberian upah yang dilakukan CV Satria angkara akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan tersebut.

1.4Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah ingin mengkaji sejauh mana pemberian upah yang dilakukan CV Satria angkara dalam rangka meningkatkan prodiktivitas tenaga kerja serta sejauh mana pemberian upah tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan minimum tenaga kerja sebagai insan yang mempunyai kebutuhan hidup.

1.5Metode Penulisan
Dalam penulisan ilmiah ini,perolehan/pengumpulan data penulis lakukan dengan cara sebagai berikut :
1.Study Lapangan (Field Research)
Metode ini digunakan guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan oleh penulis guna penyusunan penulisan ilmiah ini pada CV SATRIA ANGKARA.
2.Study Kepustakaan (Library Research)
Metode ini banyak digunakan penulis didalam menggumpulkan data sekunder yang mendukung data primer yang sudah ada,terutama dalam landasan teori penulisan ilmiah ini.

1.6Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran secara singkat tentang penulisan ilmiah ini,penulis akan menguraikan keterangan yang telah penulis peroleh menjadi bab penulisan yang antara lain adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan mengemukakan keseluruhan dasar penulisan ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang masalah , batasan masalah , tujuan penulisan , metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian upah, penyusunan upah, faktor yang mempengaruhi upah,pengertian produktivitas,pengukuran produktivitas.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur perusahaan,produk yang akan dihasilkan.
BAB IV PEMBAHASAN
Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana pembahasan mengenai analisis pemberian upah pada CV SATRIA ANGKARA akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan memberikan saran agar perusahaan tersebut dapat mencari solusi terbaik yang harus dilakukan agar upah kerja yang diberikan dapat memacu tingkat produktivitas tenaga kerja.

Pendekatan berorientasi objek

Pendekatan desain objek (OOD) yang berorientasi untuk membangun sistem informasi dari komponen standar atau objek yang dapat digunakan kembali. Pendekatan ini dapat disamakan dengan proses membangun sebuah mobil. Produsen mobil tidak menciptakan masing-masing model baru dari awal. Model baru sebenarnya dibangun dari komponen standar yang juga masuk ke model lainnya. Sebagai contoh, masing-masing model mobil yang diproduksi oleh produsen tertentu dapat menggunakan jenis mesin, gearbox, alternator, gardan belakang, radio, dan sebagainya yang sama. Beberapa komponen mobil akan industri produk standar yang digunakan oleh produsen lain. Hal-hal seperti seperti roda, ban, busi, dan lampu termasuk dalam kategori ini. Bahkan, sangat mungkin bahwa hanya komponen sebenarnya diciptakan dari awal untuk model mobil baru adalah bagian body.

Industri mobil beroperasi dalam mode untuk tetap kompetitif. Dengan menggunakan komponen standar, produsen mobil meminimalkan biaya produksi dan pemeliharaan. Pada saat yang sama, mereka bisa tetap responsif terhadap kebutuhan konsumen untuk produk baru dan mempertahankan fleksibilitas manufaktur dengan mencampur dan mencocokkan komponen sesuai spesifikasi pelanggan.
Konsep daur ulang adalah pusat pendekatan berorientasi objek untuk merancang sistem. Setelah dibuat, modul standar dapat digunakan dalam sistem lain dengan kebutuhan yang serupa. Idealnya, sistem organisasi yang profesional akan membuat perpustakaan (persediaan)/ modul yang dapat digunakan oleh para desainer sistem lain dalam perusahaan. Manfaat dari pendekatan ini termasuk mengurangi waktu dan biaya untuk pengembangan, pemeliharaan, pengujian. dukungan pemakai meningkat dan fleksibilitas dalam proses pembangunan.
Metodologi OOD paling sering juga dikaitkan dengan pendekatan iteravite untuk merancang tahapan daripada air terjun, atau proyek lengkap, pendekatan. pendekatan air terjun mengambil proyek lengkap dan membagi proses ke fungsi proyek, seperti diuraikan dalam bab ini (analisis, desain, dll). pengembangan Iteratif menggunakan subset diskrit proyek (misalnya, modul) dan menyelesaikan seluruh siklus SDLC untuk pembangunan yang sepotong proyek yang lebih besar. Hasilnya adalah aplikasi subset fungsi keseluruhan proyek. fungsi tertentu seperti pelatihan dilakukan pada akhir dari semua himpunan bagian dan iterasi. Komunitas OO hampir secara eksklusif menggunakan pendekatan iteratif. Misalnya, satu UML dan OO pakar Martin Fowler berkata, "Anda harus menggunakan perkembangan berulang hanya pada proyek jika anda ingin sukses."







Peranan Auditor Dalam Perancangan Sistem Konseptual

Auditor adalah stakeholder dalam semua sistem keuangan dan, dengan demikian, memiliki kepentingan dalam tahap desain konseptual dari sistem. The kemampuan untuk diaudit dari suatu sistem depens di bagian atas karakteristik desain. Beberapa teknik audit komputer memerlukan sistem yang akan dirancang dengan fitur audit khusus yang merupakan bagian integral sistem. Fitur audit ini harus ditentukan pada tahap desain konseptual.
Listen
Read phonetically

Sistem Evaluasi dan Seleksi
Tahap IV

Tahap berikutnya dalam SDLC adalah prosedur untuk memilih satu sistem dari set desain konseptual alternatif yang akan masuk ke tahap desain rinci. Tahap sistem evaluasi dan seleksi adalah proses optimasi yang berusaha untuk mengidentifikasi sistem yang terbaik. Keputusan ini merupakan titik kritis dalam SDLC. Pada titik ini, ada banyak ketidakpastian tentang sistem, dan keputusan yang buruk di sini dapat menjadi bencana. Tujuan dari evaluasi formal dan prosedur pemilihan adalah proses pengambilan keputusan dengan demikian dapat mengurangi baik ketidakpastian dan risiko membuat keputusan yang buruk. Proses evaluasi dan seleksi melibatkan dua langkah:

1. Lakukan studi kelayakan rinci
2. Lakukan analisis biaya manfaat

Lakukan studi kelayakan rinci

Aspek-aspek pembahasan berikut kelayakan proyek yang perlu dipertimbangkan. Setiap proyek bersaing akan dinilai dengan cara yang sama. Proyek ini dianggap layak tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan biaya manfaat. Sistem yang dipilih kemudian akan maju ke tahap rincian desain.

Kelayakan Teknis. Kelayakan teknis berkaitan dengan apakah sistem dapat dikembangkan berdasarkan teknologi yang ada atau jika teknologi baru diperlukan. Sebagai proposisi umum, teknologi di pasar jauh di depan kemampuan perusahaan yang paling 'untuk menerapkannya. Oleh karena itu, dari sudut pandang ketersediaan, kelayakan teknis biasanya tidak menjadi masalah. Bagi kebanyakan perusahaan, persoalan sesungguhnya adalah keinginan mereka dan kemampuan untuk menerapkan teknologi yang tersedia. Mengingat bahwa teknologi adalah dasar fisik untuk sebagian besar fitur desain sistem, aspek ini menitik beratkan pada kelayakan keseluruhan dari sistem bersaing.


Hukum kelayakan. Hukum kelayakan mengidentifikasi konflik antara sistem konseptual dan kemampuan perusahaan untuk tanggung jawab debit hukumnya. Dalam bab-bab sebelumnya, kita telah mempelajari kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pengendalian yang diatur dalam Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977 dan SAS 78. Selain itu, banyak peraturan dan undang-undang dengan menangani invasi terhadap privasi dan kerahasiaan dari informasi yang tersimpan. Pembuat keputusan harus tertentu, sistem yang diusulkan gagal dalam semua batas-batas hukum.

Kelayakan Operasional. kelayakan operasional menunjukkan tingkat kompatibilitas antara prosedur yang ada perusahaan dan keterampilan personil serta persyaratan operasional sistem baru. Menerapkan sistem baru mungkin memerlukan mengadopsi prosedur baru dan pelatihan kembali personel operasi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, bisakah perubahan prosedural yang memadai dilakukan, personel yang cukup dilatih ulang, dan apakah keterampilan baru yang diperoleh untuk membuat sistem operasional layak?...

Kelayakan Jadwal

Kelayakan Jadwal berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan proyek tersebut dalam waktu yang dapat diterima. Ini dampak faktor kelayakan baik lingkup proyek dan apakah itu akan dikembangkan di rumah atau dibeli dari vendor perangkat lunak. Jika proyek, sebagai konseptual dibayangkan, tidak dapat diproduksi secara internal oleh target waktu, kemudian desain, metode akuisisi, atau tanggal target yang harus diubah.


Melakukan analisis biaya manfaat

Analisis biaya manfaat membantu manajemen menentukan apakah (dan seberapa banyak) manfaat yang diterima dari sistem yang diusulkan akan melebihi perkiraan biaya. Teknik ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai keuangan yang diharapkan dari investasi bisnis. Namun, dalam kasus ini, investasi adalah sebuah sistem informasi, biaya dan manfaat lebih sulit untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dibandingkan dengan proyek-proyek modal tradisional. Walaupun tidak sempurna untuk pengaturan ini, analisis biaya manfaat dikombinasikan dengan faktor kelayakan adalah alat yang berguna untuk membandingkan desain sistem bersaing.

Ada tiga langkah dalam penerapan analisis biaya manfaat, mengidentifikasi biaya, mengidentifikasi manfaat, dan membandingkan biaya dan manfaat, serta membandingkan biaya dan manfaat. Kami masing-masing membahas langkah-langkah di bawah ini.

Identifikasi Biaya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi biaya adalah untuk membagi mereka menjadi dua kategori: biaya sekaligus dan biaya berulang. Biaya sekaligus mencakup investasi awal untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem. Biaya Operasional meliputi operasi dan pemeliharaan biaya yang muncul kembali di kehidupan sistem. Tabel 4-1 menunjukkan pengelompokan khas biaya sekaligus dan biaya berulang.

Biaya sekaligus adalah sebagai berikut:

Hardware akuisisi. Biaya ini termasuk biaya mainframe, mini komputer, mikro komputer, dan peralatan perangkat, seperti drive tape dan paket disk. Angka-angka ini biaya dapat diperoleh dari vendor.

Persiapan lokasi. Biaya ini meliputi biaya yang sering diabaikan seperti modifikasi bangunan (misalnya, menambahkan penyejuk udara atau membuat perubahan struktural), peralatan instalasi (yang mungkin termasuk penggunaan alat berat)dan lain-lain.

Pasar keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi interest fee, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba.
Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah memiliki macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syariahdan lembaga keuangan bukan bank syariah. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah.
Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non-bank syariah sebagai kreditor dan debitor.
Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Secara instiitusional, jumlah bank syariah pada tahun 2000 terdiri dari 2 BUS (Bank Umum Syariah) dan 3 UUS (Unit Usaha Syariah) dan menjadi 3 BUS 19 UUS pada akhir tahun 2005. Perkembangan dari segi jaringan kantor, pada tahun 2000 terdapat 140 kantor, dan bertambah menjadi 550 kantor pada akhir 2005. Belum lagi total asset perbankan syariah pada tahun2005 mencapai Rp.20,88 triliun yang sebelumnya Rp.15,21 triliun pada tahun2004.(Statistic Perbankan Syariah Bank Indonesia,2005).
Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan maupun non-financial atau asset riil berlandaskan konsep syariah.
Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Lembaga keuangan depositori syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non depositori yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (financial intermediation) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (ultimate lenders) dan pihak yang kekurangan dana atau unit deficit (ultimate borrowers).
Lembaga keuangan depositori (bank) syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito), misalnya: tabungan (wadi’ah,mudharabah), deposito berjangka (mudharabah), dan giro (wadi’ah) yang diterima dari penabung (surplus unit).
Lembaga keuangan syariah non depositori dikelompokkan menjadi tiga antara lain bersifat kontraktual yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untukl memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah,seperti reksadana syariah.
SISTEM KEUANGAN SYARIAH
System keuangan merupakan salah satu unsur yang paling penting dari setiap ekonomi suatu Negara. Selain itu, system keuangan memberikan jasa-jasa yang sangat dibutuhkan dalam system ekonomi modern.
Pada prinsipnya, system keuangan di Indonesia dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:
1.Sistem moneter; tercakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral.
2.System perbankan
3.System lembaga keuangan bukan bank
Pemegang otoritas moneter yaitu Departemen Keuangan dan Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai berikut: mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer (reserve money), mengawasi system moneter dan mengelola cadangan devisa.
Fungsi system keuangan adalah sebagai berikut :
1.Menyediakan mekanisme pembayaran baik dalam bentuk uang ,rekening koran dan alat transaksi lain
2.Menyediakan kredit
3.Penciptaan uang
4.Sarana Tabungan
Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Proses Intermediasi
Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli sekuritas primer (saham syariah,obligasi syariah dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro-wadi’ah-, tabungan, -wadi’ah-, mudharabah, deposito berjangka –mudharabah, reksadana syariah dan sebagainya kepada unit surplus.
Sebagai lembaga Intermediasi, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis, antara lain:
1.Pengalihan aset. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati.
2.Likiuditas. Berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan
3.Realokasi pendapatan. Banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang
4.Transaksi. Lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa
5.Efisiensi. Lembaga keuangan syariah dapat menurunkan by transaksi dengan jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.
Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah :
1.Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak.
2.Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
3.meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena menganggap bahwa bunga adalah riba.

Paek-load menyebabkan masalah kemacetan dan kesalahan pengolahan. dengan pengalaman, analis dapat membayangkan cara yang lebih baik melakukan tugas.
wawancara pribadi. wawancara adalah metode untuk penggalian fakta-fakta mengenai sistem saat ini dan persepsi pengguna tentang persyaratan untuk sistem yang baru. instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta ini mungkin pertanyaan terbuka atau kuesioner formal
pertanyaan terbuka memungkinkan pengguna untuk menguraikan masalah saat mereka melihat dan memberikan saran dan rekomendasi. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini cenderung sulit untuk menganalisa, tetapi mereka memberikan analis merasakan ruang lingkup analis problem.the dalam jenis wawancara harus menjadi pendengar yang baik dan mampu fokus pada fakta-fakta penting. contoh pertanyaan terbuka pada tanggal tersebut adalah: "apa yang Anda pikirkan adalah masalah utama dengan sistem order penjualan?" dan "Bagaimana mungkin sistem diperbaiki?"
kuesioner digunakan untuk bertanya lebih spesifik, pertanyaan rinci dan untuk membatasi pengguna "respon. ini adalah teknik yang baik untuk mengumpulkan fakta-fakta obyektif tentang sifat prosedur khusus, volume transaktions diproses, sumber data, pengguna laporan, dan kontrol isu.
Simak
Baca secara fonetik

meninjau dokumen kunci. dokumen organisasi lain adalah sumber fakta tentang sistem yang disurvei. contoh ini meliputi:

mengikuti tahap pengumpulan fakta, yang analystformally dokumen nya tayangan dan pemahaman tentang sistem. ini akan mengambil bentuk catatan, diagram alur sistem, dan diagram aliran data.

PricewaterhouseCoopers (PwC) adalah kantor jasa professional terbesar di dunia saat ini. Kantor ini dibentuk pada tahun 1998 dari penggabungan usaha antara Price Waterhouse dan Coopers & Lybrand. PwC adalah yang terbesar di antara the Big Four auditors, yang lainnya adalah Deloitte, Ernst & Young dan KPMG.
Penghasilan gabungan PricewaterhouseCoopers di seluruh dunia mencapai 20.3 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2005, dan mempekerjakan lebih dari 130.000 profesional di 148 negara.
Price Waterhouse
Samuel Price, seorang akuntan, mulai praktek di London pada tahun 1849. Dalam tahun 1865 Price membuat persekutuan dengan William Holyland dan Edwin Waterhouse. Sejak tahun 1874 kantor ini kemudian dikenal dengan nama Price, Waterhouse & Co. Holyland akhirnya meninggalkan persekutuan itu dan kemudian huruf '& Co' dan koma dihilangkan dari nama kantor tersebut. Di akhir tahun 1800-an, Price Waterhouse mendapat pengakuan sebagai suatu kantor akuntan publik tepercaya. Dengan berkembangnya perdagangan antara Britania Raya dan Amerika Serikat, Price Waterhouse kemudian membuka kantornya di New York dalam tahun 1890, yang kemudian kantor di Amerika ini berkembang dengan sangat pesatnya. Kantor asalnya di Inggris juga membuka banyak kantor di negara-negara Persemakmuran Inggris. Setiap kali mendirikan persekutuan terpisah di setiap negara, setiap sekutu yang diberikan insentif yang baik untuk meluaskan praktek lokalnya. Jadi kegiatan PW di seluruh dunia merupakan suatu gabungan kantor-kantor lokal yang berkembang secara alamiah dibandingkan dengan merupakan hasil dari penggabungan usaha internasional.
[sunting] Coopers & Lybrand
Seperti PW, Coopers & Lybrand juga didirikan dalam abad kesembilanbelas. Dalam tahun 1854 William Cooper mulai berpraktek di London, yang tujuh tahun kemudian berganti nama menjadi Cooper Brothers saat ketiga saudaranya bergabung. Di Amerika Serikat dalam tahun 1898 Robert H. Montgomery, William M. Lybrand, Adam A. Ross Jr. dan kakaknya T. Edward Ross mendirikan Lybrand, Ross Brothers and Montgomery. Coopers & Lybrand merupakan hasil penggabungan antara Cooper Brothers & Co; Lybrand, Ross Bros & Montgomery dan sebuah kantor dari Kanada McDonald, Currie and Co. dalam tahun 1957. Dalam tahun 1990 Coopers & Lybrand bergabung dengan Deloitte Haskins & Sells di Britania Raya, namun sebagian dari Deloitte bergabung dengan Touche Ross dan membentuk Deloitte Touche Tohmatsu.
Untuk menambah pembentukan kantor di berbagai ibukota utama dunia, seringkali PW atau Cooper menggabungkan diri dengan kantor akuntan lokal. Dengan cara ini terbentuklah kantor-kantor di tiap negara dan menggelembungkan jumlah kantornya agar bisa menawarkan jasanya dimanapun mereka berada. Pertumbuhan juga dirasakan dengan bertambahnya kebutuhan audit khususnya setelah Depresi Hebat dalam tahun 1920-an dan 1930-an dan juga dengan bertambah kompleksnya perpajakan.
Sebagai kelanjutan usahanya dalam memperoleh skala ekonomis, PW dan Arthur Andersen pernah membicarakan suatu penggabungan dalam tahun 1989, namun akhirnya negosiasi ini gagal terutama karena adanya konflik kepentingan contohnya keterkaitan bisnis Andersen dengan IBM padahal PW mengaudit IBM. Dalam tahun 1998 Price Waterhouse dan Coopers & Lybrand bergabung dan membentuk PricewaterhouseCoopers. Tahun berikutnya, pembicaraan untuk menggabungkan PwC dengan Grant Thornton gagal. Oleh karena berkurangnya jumlah kantor-kantor besar, sepertinya otoritas pengatur kompetisi akan sulit meluluskan ijin penggabungan usaha.
Bentuk hukum suatu persekutuan sangat berbeda dengan suatu perusahaan dan sebenarnya secara global kantor ini merupakan gabungan dari kantor-kantor anggota yang mempunyai otonomi sendiri dalam masing-masing jurisdiksi negaranya masing-masing. Rekan senior dari kantor-kantor anggota duduk dalam suatu jajaran direksi yang merupakan payung organisasi yang dinamakan PricewaterhouseCoopers International Limited, suatu perusahaan yang di Britania Raya yang melakukan koordinasi. Saat ini, secara global dipimpin oleh Samuel A. DiPiazza Jr, (52 tahun), seorang rekan ex-Coopers & Lybrand.
PricewaterhouseCoopers memberikan bidang jasa di banyak negara di antaranya:
• Audit dan Atestasi,
• Perpajakan, (perencanaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan)
• Konsultansi, termasuk pemantapan kinerja, transaksi dan penggabungan usaha serta akuisisi, dan manajemen krisis dalam berbagai area spesialisasi seperti jasa konsultansi akuntansi dan aktuarial
• Sekitar 82% dari penghasilan tahunan PwC disumbang oleh Eropa dan Amerika Utara, Eropa sendiri mencatat sebesar 45%. Jasa yang paling dominan adalah Audit dan Atestasi, yang menyumbang lebih dari 50% pendapatan PwC.
• Pada Maret 2005, klien audit PricewaterhouseCoopers termasuk empat dari sepuluh perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat (ExxonMobil, Ford Motor Company, ChevronTexaco dan IBM). PwC juga mengaudit empat dari sepuluh perusahaan terbesar di Britania Raya (GlaxoSmithKline, Royal Dutch Shell, Barclays dan Lloyds TSB).
• Klien besar PwC lain di antaranya American International Group, Freddie Mac, Bank of America, JP Morgan Chase, Tesco, Unilever, dan Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yang melakukan tabulasi pemungutan suara untuk Academy Awards.

Klasifikasi umum menjadi auditor antara lain :
1. Memiliki pendidikan formal yang sesuai
2. Mengikuti pelatihan professional dalam bidang auditor
3. Memiliki pengalaman dalam audit min.3 tahun
4. Mempunyai kemampuan dalam penguasaan audit
5. Memahami istilah-istilah dalam audit
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
7. Memegang teguh prinsip,etika dan aturan-aturan dalam mengaudit
8. Bersikap professional dalam tugas
9. Mampu membuat laporan dalam tugas
10. Teliti pada saat melakukan audit
11. Mempunyai lisensi
Pengangkatan seorang pegawai negeri ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yaitu:
1. Pengangkatan pertama
2. Pengangkatan perpindahan
3. Pengangkatan inpassing
Selain harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, seorang pegawai negeri yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor diharuskan untuk lulus Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
Klasif ikasi audit or berdasar pelaksana audit:
1. Audit ing Ekst ernal, suat u kont r ol sosial yang member ikan j asa
unt uk memenuhi kebut uhan inf or masi pihak luar per ush yang diaudit .
2. Audit ing I nt ernal, suat u kont r ol or ganisasi yang mengukur dan
mengevaluasi ef ekt if it as or ganisasi.
3. Audit ing Sekt or Publik, suat u kont r ol at as or ganisasi pemer int ah
yang member ikan j asanya kepada masyar akat